nusakini.com--Mencuatnya kasus penyalahgunaan dana otonomi khusus yang melibatkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bukan karena kesalahan atau kelemahan regulasi. Penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana otsus di Aceh, lebih kepada faktor personal. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, Minggu (12/8). Menurut Tjahjo, penyalahgunaan atau penyelewengan pengelolaan dana otsus biang keladinya bukan pada sistem dan regulasi. Tapi lebih dipicu oleh perilaku personal aparatur. "Khusus integritas dan kapabilitas aparatur," katanya. 

Sedangkan dari aspek regulasi pengelolaan dana otsus, Tjahjo menilai sudah semakin memadai. Pengawas dan evaluasi berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan pengaturan dana otsus di Provinsi Aceh sendiri diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. "Dalam UU Otsus untuk Aceh, mensyaratkan arah penggunaan dana otsus," ujarnya. 

Dana otsus untuk Aceh, lanjut Tjahjo ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Tjahjo juga menegaskan, penggunaan dana otsus tetap dalam kerangka APBD, dimana dokumen perencanaan menjadi dasar dalam penyusunan APBD.

• Mendagri Minta Pemda Jangan Terlena Meski Angka Inflasi Nasional Terkendali
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

Dokumen perencanaan antara lain RPJMD atau RKPD yang disusun berdasarkan data empiris atau pun asumsi makro dan mikro dari suatu perkembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Asumsi atau data empiris ini dibahas oleh masyarakat lewat forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Dan ada beberapa pertimbangan Kemendagri terhadap pengelolaan dana otsus di Aceh yang harus diperhatikan. 

"Pertimbangan pertama, dengan melihat kesesuaian pagu alokasi yang diatur dalam Perpres dengan alokasi yang termuat dalam APBD," katanya. 

Pertimbangan kedua, kata dia, dengan melihat realisasi penyerapan tahun sebelumnya. Pertimbanhan ketiga dengan memperhatikan rencana penggunaan otsus per bidang yang diprioritaskan dalam UU. Selain itu ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Gubernur Aceh dalam pengelolaan otsus Aceh. Catatan itu antara lain, pertama pengalokasian atau pemanfaatan dana otsus diminta memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten atau kota. 

"Catatan kedua yang harus diperhatikan, pogram pembangunan bidang infrastruktur yang dibiayai dari dana otsus agar benar-benar dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa. Bisa meningkatkan kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya. 

Catatan kedua, lanjut Tjahjo terkait dengan alokasi dana otsus untuk bidang pendidikan. Dana otsus untuk kesehatan diprioritaskan antara lain untuk penuntasan buta aksara, PAUD, pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah. Catatan ketiga alokasi dana otsus untuk bidang kesehatan. Untuk bidang ini, alokasi dana diprioritaskan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dasar, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar.(p/ab)